Ujian Skripsi dengan judul Penulisan Hukum "URGENSI KEBIJAKAN GROSS SPLIT DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL" sebagai  syarat untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum FH UNDIP.

Mata kuliah ini merupakan matakuliah lanjut bagai mahasiswa program S1 yang telah lulus mata kuliah HAN, dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai  Pelayanan Publik dalam konteks hukum administrasi.materi hukum pelayanan publik meliputi:

1. Fungsi HAN dan Fungsi Pelayanan Pemerintah
2. Asas2 Rechtmatigheid, Doelmatigheid, dan Doeltreffendheid
3. Welfare State sebagai tujuan Pelayanan Publik
4. Pelayanan Publik dalam Konsep Good Governance
5. Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan  Publik
6. Pengertian dan Dasar Hukum Pelayanan Publik;
7. Perkembangan Para-digma Pelayanan Publik;
8. Konsep Ideal Pelaya-nan Publik
9. Kriteria Pelayanan Publik;
10. Asas-asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
11. Ruang Lingkup Layanan (Barang Publik, Jasa Publik, Adminis-tratif);
12. Sektor-sektor  Pelayanan Publik
13. Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif, dan Non Partisan;
14. Pelayanan Publik yang Partisipatif.
15. Menjelaskan  Penyelenggara Pelayanan Publik : Pembina, Penanggungjawab, dan Perumus Kebijakan;
16. Menjelaskan  Hak dan Kewajiban dalam Pelayanan Publik (Penyelenggara, Pelaksa-na, Masyarakat).
17. Aspek-aspek Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
18. Aspek-aspek Pengelolaan Keluhan Publik
19. Pengertian dan Ruang Lingkup Maladministrasi;
20. Ombudsman merupakan Lembaga Pe-ngawas Pelayanan Publik;
21. Kewenangan Om-budsman.
22. Perluasan Peran Ombudsman  berdasar-kan UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelaya-nan Publik;
23. Penyelesaian Malad-ministrasi oleh Om-budsman;
24. Sanksi terhadap Pelanggaran Pelayanan Publik;
25. Peran Kontrol Sosial dalam membangun Akuntabilitas Publik.
26. Konsep dan Arah Kebijakan  Pemda dalam Pelayanan Publik;
27. Kewenangan Pemda dalam Pelayanan Publik.
28. Pelayanan Terpadu  Satu Pintu dan Satu Atap;
29. Harmonisasi Kewe-nangan Lembaga Pe-nyelenggaraan Pela-yanan Perizinan Ter-padu 
30. Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik;
31. Kompetisi dan Efiiensi Pelayanan Publik.
32. Dukungan Pemerintah terhadap Pelayanan Publik;
33. Akuntabilitas Pemberi Layanan Publik dan Regulator.

Hukum harta kekayaan membahas / memberikan pemahaman tentang pengertian harta kekayaan secara luas dan sempit, sumber terciptanya harta kekayaan, macam-macam harta, kewenangan bertindak terhadap harta kekayaan, pengalihan dan pembebanan harta kekayaan, pengurusan dan penyelesaian sengketa terhadap harta kekayaan. Hukum harta kekayaan sebagai mata kuliah ini menyiapkan mahasiswa untuk mempelajari dan membahas mata kuliah hukum harta kekayaan dalam teori dan praktiknya di Indonesia

Mata Kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip Hukum Kekayaan Intelektual

mempelalajari pembentukan peratueran perundag-undangan dan keputusan