Mata kuliah Hukum Informasi Publik dan Keamanan Nasional mempelajari tentang kewenangan pengelolaan informasi  publik yang berada pada domein negara (staatlich, offenlich) , domein publik (res publicus) dan domein privat (res privatus), perancangan regulasi produk eksekutif (executuve act), kewenangan, implementasi, tata kelola , pengambilan keputusan, dan solusi hukum dalam konteks tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang berkaitan dengan: 1) informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. 2) Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 3) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada  pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Mata kuliah Hukum Kesehatan Publik dan Etika Biomedik mempelajari tentang landasan filosofis, prinsip-prinsip dan teori tentang hukum kesehatan publik dan etika biomedik, hidup, dan nilai-nilai hidup sebagai hak dasar manusia, pemikiran moral, maksud, jangkauan, dan urgensinya bagi kehidupan manusia sebagai basis etika dan penelitan biomedis, keadilan, dan pelayanan kesehatan publik, politik hukum sistem pelayanan kesehatan publik sebagai telos negara dan hak fundamental (human right) masyarakat warga (civil society) serta implemetasinya yang berorientasi pada  tata kelola kesehatan lingkungan yang berkelanjutan

Matakuliah ini merupakan matakuliah wajib bagian, adapaun materi dari matakuliha ini adalah sebagai berikut: Pengertian perselisihan hubungan industrial, Dasar Hukum Penyelesaian PHI dan Prinsip-prinsip penyelesaian-nya, Bipartid dan Mediasi, Konsiliator dan arbitrase, Dasar hukum pembentukan PHI, Susunan dan tempat kedudukan PHI, Kekuasaan dan kewenangan PHI, Pembentukan PHI.


Hukum Sumber Daya Alam  merupakan matakuliah pengembangan dan minat khusus baian hukum administrasi negara. Mata kuliah ini berorientasi pada analisa Pengaturan (regelandaad), Pengelolaahan (beheersdaad), Kebijakan (beleid), Pengurusan (bestuursdaad) dan Pengawasan (toezichthouensdaad) di bidang sumber daya alam di Indonesia dengan menguraikan kondisi ideal serta melakukan analisis kasus-kasus rill pengaturan pemanfaatan sumber daya alam, diantarannya: Pertambangan (emas, perak, besi), Air, Kehutanan, energi (Geothermal, Minyak, Gas), dan Keindahan Alam (Pariwisata, lingkungan).

Mata  kuliah  Hukum  Hukum Kesehatan Publik dan Etika Biomedik mempelajari  tentang  landasan  filosofis, prinsip-prinsip dan teori tentang hukum kesehatan publik dan biomedik, hidup dan nilai-nilai hidup sebagai hak dasar manusia, pemikiran moral, maksud, jangkauan dan urgensinya bagi kehidupan manusia sebagai basis etika dan penelitain biomedis, keadilan dan pelayanan kesehatan publik sebagai telos negara, politik hukum  sistem  pelayanan  kesehatan  publik  sebagai  telos  negara  dan  hak  fundamental  (human  right) masyarakat  warga  (civil  society)  serta  implemetasinya  yang  berorientasi  pada    tata  kelola  kesehatan lingkungan yang berkelanjutan                             


Mata Kuliah Hukum Ketenagakerjaan memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai hal-hal sebagai berikut : 1. Sejarah berdirinya ILO, Struktur Organisasi ILO dan tugas-tugasnya, Konensi dan Rekomendasi. 2. Perlindungan pekerja migrant menurut Konvensi PBB Tahun 1990 dan Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri menurut UU Nomor 39 Tahun 2004. Dan 3. Arti penting keselamatan dan kesehatan kerja bagi buruh menurut UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta peraturan pelaksanaan lainnya.

kapita Selekta berisi tentang materi-materi Hk Internasional terkini (Current issues) baik yg masih menjadi diskursus para negara-negara maupun juga kasus-kasus 5 tahun terakhir yg dirasa masih relevan.  kuiah ini berisi soal delapan perkembangan dalam hukum internasional di tahun 2019 yaitu: 1. Climate change and loss of biodiversity accelerate 2. The ICJ issues its opinion on the Chagos Islands 3. The Supreme Court decides Jam et al v. International Finance Corporation 4. The ILO takes a stand against violence and harassment in the workplace 5.  Crisis at the International Criminal Court 6. Two important new treaties on the horizon 7. WTO AB RIP 8. Myanmar taken to court for genocide


Politik Hukum Pidana (Criminal Law Policy) adalah ilmu sekaligus seni dimana aturan perundang-undangan pidana dirumuskan secara efektif dan efisien. Ilmu ini adalah ilmu tentang perundang-undangan pidana dimana merupakan ilmu yang interdisipliner  yaitu meliputi : ilmu hukum pidana, filsafat hukum pidana, kriminologi, viktimologi, dan perbandingan hukum pidana, sehingga dengan ilmu Politik Hukum Pidana dapat dirumuskan perundang-undangan pidana yang berkeseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.


Mata kuliah ini secara umum bertujuan memberikan pengenalan, pemahaman dan pengetahuan bersifat aplikatif tentang aturan umum Buku I KUHP berkaitan dengan  masalah  percobaaan, penyertaan, perbarengan tindak pidana, recidive, alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana serta stelsel sanksi pidana. Disamping itu juga memberikan pembekalan yang bersifat teoritis dan filosofis terahadap aliran-aliran dan tujuan pemidanaan sebagai pelengkap pembahasan aturan umum Buku I KUHP.

Mata kuliah Hukum Internasional ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk dapat memahami dan menganalisa ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang berkaitan dengan aktivitas subyek-subyek Hukum Internasional antara lain: Hakekat, Pengertian, dan Perkembangan Hukum InternasionalMasyarakat Internasional dan Hukum InternasionalDasar Kekuatan Mengikat Hukum  InternasionalHubungan Hukum Internasional dan Hukum NasionalSubyek Hukum InternasionalSumber Hukum InternasionalKedaulatan Wilayah NegaraYurisdiksi NegaraPengakuan InternasionalSuksesi NegaraPertanggung-Jawaban NegaraPenyelesaian Sengketa Internasional.